HARI PAHLAWAN 2026: MENJAGA API PERJUANGAN MELALUI SUPREMASI HUKUM DAN DEMOKRASI YANG BERKEADILAN

Demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan, dibatasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum.

Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai momentum untuk mengenang keberanian dan pengorbanan para pejuang yang mempertaruhkan jiwa dan raganya demi kemerdekaan. Peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya bukan sekadar catatan sejarah, tetapi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan, penindasan, dan segala bentuk kesewenang-wenangan.

Namun, setelah lebih dari delapan dekade Indonesia merdeka, muncul pertanyaan mendasar yang patut kita renungkan: apakah semangat perjuangan para pahlawan telah benar-benar kita ni lanjutkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Kemerdekaan memang telah berhasil direbut dari tangan penjajah. Akan tetapi, perjuangan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, supremasi hukum, dan demokrasi yang bermartabat masih menjadi pekerjaan besar bangsa ini.

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 dengan tema "Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan" seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, pemasangan atribut, atau penghormatan simbolis. Lebih dari itu, momentum ini harus menjadi ruang refleksi untuk mengukur sejauh mana negara dan seluruh elemen masyarakat menjaga nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa.

Demokrasi Tanpa Supremasi Hukum Hanya Melahirkan Kekuasaan

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi bahwa seluruh penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kehendak kekuasaan.

Dalam negara hukum yang demokratis, tidak boleh ada kekuasaan yang berjalan tanpa batas. Setiap kebijakan pemerintah, tindakan pejabat publik, maupun keputusan lembaga negara harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Di sinilah hubungan antara demokrasi dan supremasi hukum menemukan makna yang sesungguhnya.

Demokrasi memberikan legitimasi kepada kekuasaan melalui kedaulatan rakyat, sementara hukum memberikan batas agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Kemenangan dalam pemilihan umum tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi untuk melakukan apa pun. Kekuasaan yang diperoleh melalui mekanisme demokratis tetap harus dijalankan berdasarkan hukum, menghormati hak asasi manusia, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Demokrasi tanpa hukum berpotensi melahirkan tirani mayoritas. Sebaliknya, hukum tanpa demokrasi berpotensi menjadi instrumen kekuasaan yang mengabaikan suara rakyat.

Karena itu, demokrasi dan supremasi hukum harus berjalan beriringan. Keduanya merupakan fondasi utama dalam membangun negara yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial.

Pemilu Bukan Sekadar Perebutan Kekuasaan, Melainkan Pertaruhan Integritas Bangsa

Salah satu instrumen utama demokrasi adalah pemilihan umum. Melalui pemilu, rakyat diberikan ruang konstitusional untuk menentukan pemimpin dan wakil-wakilnya.

Namun, kualitas demokrasi tidak cukup diukur dari terlaksananya pemungutan suara secara periodik. Demokrasi harus dinilai dari sejauh mana proses pemilu menjamin kebebasan rakyat, kesetaraan politik, kejujuran, keadilan, serta penghormatan terhadap pilihan masyarakat.

Politik uang, penyalahgunaan fasilitas dan kewenangan, manipulasi informasi, intimidasi pemilih, serta berbagai bentuk pelanggaran pemilu merupakan ancaman yang dapat merusak substansi demokrasi.

Pemilu yang hanya menghasilkan pergantian kekuasaan tanpa menjamin integritas prosesnya merupakan demokrasi yang kehilangan roh.

Oleh karena itu, pengawasan pemilu tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan administratif semata. Pengawasan merupakan bagian dari upaya konstitusional menjaga kedaulatan rakyat agar tidak dirampas oleh kepentingan politik tertentu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan pemilu berdasarkan undang-undang, mempunyai posisi strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung sesuai prinsip demokrasi dan ketentuan hukum.

Namun, tanggung jawab menjaga demokrasi tidak dapat dibebankan kepada Bawaslu dan penyelenggara pemilu saja. Partai politik harus menunjukkan kedewasaan berdemokrasi, pemerintah harus menjaga netralitas sesuai ketentuan hukum, peserta pemilu harus menjunjung etika politik, dan masyarakat harus berani menolak segala bentuk praktik yang merusak kedaulatan suara rakyat.

Demokrasi yang berkualitas membutuhkan integritas seluruh aktornya.

Ketika Hukum Diuji oleh Kekuasaan

Salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan demokrasi adalah konsistensi penegakan hukum. Hukum sering kali mendapatkan ujian ketika berhadapan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan.

Padahal, esensi negara hukum adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Prinsip persamaan di hadapan hukum atau equality before the law merupakan salah satu fondasi penting dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekuasaan, kekayaan, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Hukum juga tidak boleh dijadikan instrumen untuk membungkam kritik, membatasi kebebasan berekspresi secara sewenang-wenang, atau melindungi kepentingan kelompok tertentu.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia membutuhkan penegak hukum yang independen, profesional, berintegritas, dan berani menempatkan keadilan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Kritik terhadap pemerintah harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol demokratis sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum. Sebab, demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang membungkam kritik, melainkan demokrasi yang mampu menerima perbedaan dan memperbaiki kekurangan melalui mekanisme konstitusional.

Advokat dan Tanggung Jawab Menjaga Demokrasi

Dalam kehidupan negara hukum, advokat memiliki peran strategis sebagai salah satu penegak hukum yang menjalankan fungsi pemberian jasa hukum, pembelaan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, profesi advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, keadilan, serta kebenaran.

Advokat tidak hanya hadir ketika seseorang berhadapan dengan proses peradilan. Lebih luas dari itu, advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memperjuangkan akses terhadap keadilan, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, serta mengawal prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam konteks demokrasi, advokat juga harus berdiri di garis depan ketika hak-hak konstitusional warga negara terancam.

Kebebasan berpendapat, hak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak mendapatkan perlindungan hukum, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan bagian dari hak konstitusional yang harus dihormati.

Profesi advokat tidak boleh terjebak hanya pada kepentingan memenangkan perkara. Lebih dari itu, profesi ini harus menjadi bagian dari kekuatan moral yang menjaga agar hukum tetap menjadi instrumen keadilan, bukan alat kepentingan kekuasaan.

Kepahlawanan Masa Kini Adalah Keberanian Melawan Ketidakadilan

Jika dahulu para pahlawan berjuang mengusir penjajah, maka generasi sekarang menghadapi tantangan yang berbeda.

Kita membutuhkan pahlawan integritas yang berani menolak korupsi. Kita membutuhkan pahlawan demokrasi yang berani menjaga kejujuran pemilu. Kita membutuhkan pahlawan hukum yang tidak tunduk pada tekanan kekuasaan. Kita membutuhkan pemimpin yang menjadikan jabatan sebagai amanah, bukan kesempatan memperkaya diri.

Kepahlawanan masa kini tidak selalu ditandai dengan pengorbanan nyawa. Terkadang, kepahlawanan hadir dalam keberanian seseorang untuk berkata benar ketika kebohongan lebih menguntungkan, menolak ketidakadilan ketika diam dianggap lebih aman, serta membela kepentingan masyarakat ketika kepentingan pribadi menjadi godaan.

Semangat inilah yang harus terus diwariskan kepada generasi muda.

Bangsa ini tidak kekurangan orang-orang pintar, tetapi demokrasi membutuhkan lebih banyak orang yang memiliki integritas. Kita tidak hanya membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan, tetapi juga pemimpin yang memiliki keberanian moral untuk menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab.

Melanjutkan Perjuangan, Membangun Demokrasi yang Bermartabat

Hari Pahlawan 2026 seharusnya menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah yang datang dengan mudah. Kemerdekaan diperoleh melalui perjuangan panjang, persatuan, pengorbanan, dan keberanian menghadapi ketidakadilan.

Karena itu, menjadi tidak pantas apabila generasi penerus justru membiarkan demokrasi kehilangan makna, hukum kehilangan wibawa, dan keadilan menjadi sesuatu yang sulit dijangkau masyarakat.

Kita harus memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi prosedur pergantian kekuasaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Pemerintah harus menjalankan kekuasaan berdasarkan konstitusi. Penegak hukum harus bekerja secara independen. Penyelenggara pemilu harus menjaga integritas. Partai politik harus membangun pendidikan politik yang sehat. Masyarakat harus menggunakan hak konstitusionalnya secara bertanggung jawab.

Dan yang tidak kalah penting, seluruh elemen bangsa harus memiliki kesadaran bahwa perbedaan politik tidak boleh mengalahkan persatuan nasional.

Penutup: Demokrasi Adalah Amanah Perjuangan

Pada akhirnya, memperingati Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengingat siapa yang telah gugur dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi juga tentang mempertanyakan apa yang telah kita lakukan untuk menjaga kemerdekaan tersebut.

Jangan sampai kita begitu lantang mengagungkan jasa para pahlawan, tetapi diam ketika ketidakadilan terjadi. Jangan sampai kita berbicara tentang demokrasi, tetapi membiarkan praktik yang mencederai kedaulatan rakyat. Jangan sampai kita mengaku sebagai negara hukum, tetapi membiarkan kekuasaan berjalan tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban.

Sebab, kemerdekaan tanpa keadilan hanyalah kebebasan yang belum sempurna. Demokrasi tanpa integritas hanyalah prosedur tanpa makna. Dan hukum tanpa keberanian menegakkan kebenaran hanyalah aturan yang kehilangan wibawanya.

Melanjutkan perjuangan para pahlawan berarti memastikan bahwa Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga berdaulat dalam hukum, bermartabat dalam demokrasi, dan adil dalam kehidupan sosial.

Mari kita rawat api perjuangan dengan integritas, kita jaga demokrasi dengan keberanian, dan kita tegakkan hukum dengan keadilan.

Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.

Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan.

Zamroni, SH., MM., C.Med., C.CLA