BAWASLU LINGGA DAN SLB NEGERI LINGGA SEPAKATI KERJA SAMA PENDIDIKAN KEPEMILUAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS
|
Bawaslu Kabupaten Lingga memperkuat komitmen dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif dan berkeadilan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Lingga, Senin (16/11/2026). Kerja sama ini berfokus pada pendidikan politik, sosialisasi kepemiluan inklusif, dan penguatan pengawasan partisipatif bagi peserta didik penyandang disabilitas.
Kegiatan yang berlangsung di SLB Negeri Lingga tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, Fidya Asrina, S.IP., S.H., Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga Zamroni, S.H., M.M. dan Ijuanda, S.Sos., M.IP., serta Kepala SLB Negeri Lingga, Momon Kusmana, S.Ag., M.Pd., bersama tenaga pendidik dan peserta didik.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga, Fidya Asrina, S.IP., S.H., dan Kepala SLB Negeri Lingga, Momon Kusmana, S.Ag., M.Pd. Kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama kedua pihak dalam menghadirkan pendidikan politik dan kepemiluan yang ramah disabilitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala SLB Negeri Lingga, Momon Kusmana, menyampaikan apresiasi atas niat baik dan perhatian Bawaslu Kabupaten Lingga yang telah menghadirkan pendidikan kepemiluan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Menurutnya, kegiatan ini memberikan ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk mengenal demokrasi, memahami hak politik, serta mengetahui bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi pada penyelenggaraan Pemilu.
Melalui kerja sama ini, Bawaslu Kabupaten Lingga dan SLB Negeri Lingga sepakat mengembangkan sejumlah kegiatan, di antaranya sosialisasi pendidikan politik dan demokrasi, pengenalan tahapan Pemilu dan Pemilihan, pemahaman hak politik dan hak pilih penyandang disabilitas, edukasi pengawasan partisipatif, serta pengembangan media edukasi kepemiluan yang ramah disabilitas.
Kerja sama tersebut juga mencakup pelaksanaan seminar, diskusi, simulasi, sosialisasi, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya dengan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan, serta kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
Bawaslu Kabupaten Lingga memandang bahwa pendidikan kepemiluan harus dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama, baik untuk memperoleh informasi kepemiluan, menggunakan hak pilih, maupun berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
Melalui Nota Kesepahaman yang berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani tersebut, kedua pihak berharap sinergi kelembagaan dapat terus terjalin dalam membangun kesadaran demokrasi sejak dini serta memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
Kerja sama ini menjadi langkah nyata bahwa demokrasi bukan hanya tentang memberikan hak suara, tetapi juga memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat dan berkontribusi dalam mengawal proses demokrasi.
Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Suara Kita Berharga, Pengawasan Kita Bermakna, Demokrasi Milik Semua.
Humas